DSN-MUI terus mengkaji panduan syariah bagi LKS dan LBS dalam transaksi digital, termasuk majelis akad secara hukmi, dan hingga kini telah menghasilkan 143 fatwa; pada Rapat Pleno Ke-55 (Jakarta, 22 Desember 2021) disampaikan 4 draft fatwa baru—tentang Marketplace, Dropship, Online Shop, serta BPJS-Ketenagakerjaan—yang telah melewati proses masukan tertulis dua kali dari Badan Pengurus, seminar, FGD, lokakarya, serta konsinyering, dengan harapan dapat disahkan menjadi fatwa bermutu yang bermanfaat bagi umat dan bangsa Indonesia.

Digitalisasi ekonomi yang semakin terakselerasi pasca-pandemi Covid-19 menjadi peluang besar bagi percepatan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya dengan menarik generasi milenial dan Gen-Z yang melek teknologi serta semakin religius; DPS memiliki peran vital mengawasi kepatuhan syariah dalam transaksi digital, didukung fatwa DSN-MUI yang responsif dan manhajul ifta’ yang wasathi, tadriji, serta solutif; Pemerintah terus memperkuat ekosistem melalui penggabungan bank syariah negara, pengembangan Bank Wakaf Mikro, CWLS, Gerakan Nasional Wakaf Uang, Kawasan Industri Halal, serta optimalisasi ZISWAF, agar ekonomi syariah tidak hanya halal tetapi juga efisien, kompetitif, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat; semoga Ijtima’ Sanawi DPS 2021 ini menghasilkan sinergi konstruktif antar-stakeholder untuk penguatan ekonomi syariah nasional.

Rapat Pleno Badan Pengurus DSN-MUI pada 19 dan 24 Agustus 2021 telah mengesahkan 5 fatwa baru—Pemasaran Produk Asuransi Syariah, Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah, Penawaran Efek Syariah melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi, Pembiayaan Personal (at-Tamwil asy-Syakhshi), serta Pendapatan LKS Selama Konstruksi—sehingga total fatwa DSN-MUI menjadi 143 fatwa; fatwa-fatwa ini disusun atas permohonan pelaku industri LKS dan LBS untuk mendukung inovasi produk syariah, sekaligus menjadi rujukan utama otoritas dalam pembinaan, pengawasan, serta pelaksanaan usaha syariah di Indonesia, sesuai visi DSN-MUI “Memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat”.

Pemberitahuan tentang terkait ketentuan bekerja diperpanjangan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).