Mengapa dua transaksi yang sama-sama menghasilkan keuntungan bisa dinilai berbeda oleh syariat? Apakah yang dinilai Islam adalah tujuan akhirnya, atau justru bentuk akad yang ditempuh? Artikel ini mengulas secara kritis perdebatan klasik antara form dan substance dalam fikih muamalah serta relevansinya bagi praktik ekonomi syariah masa kini.

Pembahasan tentang persamaan dan perbedaan jaminan fidusia, gadai, dan rahn dalam perspektif hukum positif Indonesia dan fikih Islam. Pembahasan meliputi hak preferen, hak kebendaan, konsep qabdh, serta perkembangan rahn tasjiliy sebagai respons terhadap kebutuhan pembiayaan modern.

Dalam operasional lembaga keuangan syariah, sering kali muncul kebutuhan dana mendesak (likuiditas) karena adanya perbedaan jangka waktu antara penghimpunan dana nasabah dan penyalurannya ke pembiayaan. Untuk mengatasi tantangan ini, Fatwa DSN-MUI Nomor 94/DSN-MUI/IV/2014 memperkenalkan instrumen Repo Surat Berharga Syariah (SBS). Dengan instrumen ini, lembaga keuangan syariah dapat menjaga ketersediaan uang tunai tanpa harus melanggar prinsip-prinsip syariah.

Sebuah negeri masih bisa bertahan meski keliru dalam teologi, tetapi tidak akan bertahan jika membiarkan kezaliman merajalela. “al-mulk yabqa ma‘a al-kufr wa la yabqa ma‘a al-zhulm“. Tafsir al-Razi atas surah Hud: 117 mengajak kita membaca ulang hubungan antara iman, keadilan, dan nasib peradaban.

Prinsip dasar dalam Islam, segala bentuk mu’amalah (transaksi ekonomi) pada dasarnya diperbolehkan (al-ashl fi al-mu’amalah al-ibahah) selama tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Prinsip utama selanjutnya yang harus dijaga adalah (1) keadilan, (2) transparansi, (3) kerelaan kedua belah pihak, dan (4) tidak ada pihak yang dizalimi.

Salah satu inovasi produk yang menjadi tulang punggung pembiayaan properti syariah modern adalah penggabungan antara akad al-Maushufah fi al-Dzimmah (IMFZ) dengan skema al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik (IMBT). Anda dapat menyebutnya Ijarah al-Maushufah al-Muntahiyah bi al-Tamlik (IMMBT).