Logo Baru dan Peningkatan Layanan DSN-MUI
Sehubungan dengan upaya Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk meningkatkan mutu layanan kepada mitra terkait, kami memberitahukan bahwa per 1 Maret 2020, DSN-MUI akan menggunakan logo baru pada kop surat dan stempel DSN-MUI flogo terlampir), serta mitra yang akan mengunakan logo DSN-MUI dimohon mengirimkan permohonan secara tertulis kepada DSN-MUl.
Pedoman bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas
Pedoman bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas
Biaya Riil sebagai Ta’widh Akibat Wanprestasi (at-Takalif al-Fi’liyyah an-Nasyi’ah ‘an an-Nukul)
Biaya Riil sebagai Ta’widh Akibat Wanprestasi (at-Takalif al-Fi’liyyah an-Nasyi’ah ‘an an-Nukul).
Penyelenggaraan Usaha Pialang Asuransi dan Usaha Pialang Reasuransi Berdasarkan Prinsip Syariah
Penyelenggaraan Usaha Pialang Asuransi dan Usaha Pialang Reasuransi Berdasarkan Prinsip Syariah
Sukuk Wakalah bi al-Istitsmar
Sukuk Wakalah bi Al-Istitsmar.
Akad Wakalah bi al-Istitsmar
Akad Wakalah bi Al-Istitsmar.
Sambutan Ketua DSN-MUI dalam Ijtima’ Sanawi DPS LKS Se-Indonesia Tahun 2019
Ijtima’ Sanawi DPS 2019 penting untuk meningkatkan kompetensi dan soliditas DPS dalam mengawasi kepatuhan syariah di LKS/LBS; DPS wajib menguasai fatwa DSN-MUI, regulasi otoritas, serta berkomitmen tumbuhkan ekonomi syariah. Di tengah tekanan ekonomi nasional dan revolusi digital (IoT, AI, P2P Lending, crowd funding), DPS dituntut kreatif mencari makharij fiqhiyah dengan semangat at-taysir, bukan pembatasan. DSN-MUI terus berijtihad merumuskan fatwa responsif, menjaga murunah al-fiqh dan ‘adam al-haraj, agar misi memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat tercapai.
Ragam SOP
Standar Operasional dan Prosedur di DSN-MUI Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pengurus BPH DSN-MUI menetapkan beberapa panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi dipatuhi oleh setiap pengurusnya. Berikut beberapa panduan operasional atau SOP di lingkungan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia: 1. SOP 01: Penetapan Fatwa DSN-MUI 2. SOP 02: Pemberian Rekomendasi DPS 3. SOP 03: Pemberian Rekomendasi TAS 4. SOP 04: Penerbitan Sertifikat Kesesuaian Syariah 5. SOP 05: Penerbitan Pernyataan Kesesuaian Syariah 6. SOP 06: Penerbitan Pernyataan Keselarasan Syariah 7. SOP 07: Permohonan Sambutan DSN-MUI 8. SOP 08: Permohonan Narasumber DSN-MUI 9. SOP 09: Pelaksanaan Pelatihan Pengawas Syariah 10. SOP 10: Rekrutmen Karyawan DSN-MUI 11. SOP 11: Pengadaan dan Pendistribusian Barang 12. SOP 12: Reviu Ulang Fatwa DSN-MUI
Situs ini berisi tulisan dan informasi yang berasal dari sumber internal DSN sebagai lembaga, pengurus DSN-MUI, maupun sumber eksternal di luar DSN-MUI. Setiap pandangan atau opini penulis, baik dari pengurus DSN MUI atau pihak eksternal adalah pendapat dan ekspresi pribadi penulisnya. DSN-MUI sebagai lembaga tidak bertanggungjawab atas pandangan dan opini tersebut kecuali dinyatakan sebagai pendapat DSN-MUI sebagai lembaga.