Beberapa tahun setelah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 terbit, pada tanggal 29 s.d. 30 Juli 1997, MUI menyelenggarakan Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syariah di Jakarta. Salah satu butir penting dari rekomendasinya adalah agar MUl segera mendirikan sebuah lembaga yang menangani -atau lebih tepatnya memberikan bimbingan, pedoman, dan fatwa mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas bisnis di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan kegiatan ekonomi syariah secara umum.
Berangkat dari rekomendasi ini, pada 14 Oktober 1997, MUI mengadakan rapat Tim Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN).
Dua tahun setelah Tim Pembentukan DSN bekerja, Dewan Pimpinan MUI menerbitkan Surat Keputusan No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional MUI.
Lima hari kemudian, atau tanggal 15 Februari 1999, Dewan Pimpinan MUl mengadakan acara ta’aruf dengan Pengurus DSN-MUI di Hotel Indonesia, Jakarta. Dalam acara ta’aruf ini Menteri Agama saat itu, Prof. H. Malik Fadjar, M.Ed. melantik para pengurus Dewan Syariah Nasional MUI yang telah ditetapkan berdasarkan Kep-754/MUI/II/1999.
Situs ini berisi tulisan dan informasi yang berasal dari sumber internal DSN sebagai lembaga, pengurus DSN-MUI, maupun sumber eksternal di luar DSN-MUI. Setiap pandangan atau opini penulis, baik dari pengurus DSN MUI atau pihak eksternal adalah pendapat dan ekspresi pribadi penulisnya. DSN-MUI sebagai lembaga tidak bertanggungjawab atas pandangan dan opini tersebut kecuali dinyatakan sebagai pendapat DSN-MUI sebagai lembaga.