Giro
Giro
faishol
Sambutan Ketua DSN-MUI dalam Acara Sosialisasi Fatwa-Fatwa DSN-MUI, 21 Maret 2017
Acara ini diselenggarakan oleh DSN-MUI untuk mensosialiasikan fatwa-fatwa terbaru agar diketahui dan difahami oleh masyarakat, khususnya kalangan industri keuangan syariah, regulator, akademisi, dan pemerhati keuangan syariah. Acara serupa diselenggarakan tahun lalu bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri, dan saat ini diselenggarakan bekerjasama dengan Bank BNI Syariah.
Pernyataan Kepalsuan Sertifikat Syariah DSN-MUI untuk PT Cakrabuana Sukses Indonesia (CSI)
DSN-MUI menyatakan dengan tegas bahwa PT Cakrabuana Sukses Indonesia (CSI) belum pernah memperoleh Sertifikat Kesesuaian Syariah dari DSN-MUI, dan sertifikat yang beredar di media cetak maupun media sosial adalah palsu. PT CSI diperingatkan segera menertibkan tenaga pemasarannya; pemalsuan ini merupakan tindakan pidana yang berakibat sanksi hukum. Demikian pernyataan resmi DSN-MUI untuk diketahui umum.
Praijtima’ Sanawi Dewan Pengawas Syariah XII Tahun 2016
Pra-Ijtima’ Sanawi DPS 2016 (9-14 November) dihadiri 152 anggota DPS dari seluruh Indonesia, terbagi 3 tahap: Perbankan & Pembiayaan (9-10 Nov), Perasuransian & Dana Pensiun (11-12 Nov), serta Pasar Modal Syariah (13-14 Nov). Acara fokus sosialisasi fatwa terbaru DSN-MUI (Ijarah Maushufah, Novasi, Subrogasi, Wakaf Manfaat Asuransi, dll) dan bedah kasus kritis lapangan, seperti side streaming, refinancing tanpa fatwa, bonus deposito mudharabah, hingga reasuransi dan sukuk negara. Pemisahan tahap ini sukses tingkatkan efektivitas pembahasan pengawasan syariah di LKS/LBS.
Rekomendasi Ijtima’ Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah Perbankan IX Tahun 2013
Ijtima’ Sanawi DPS Perbankan IX (9-12 Desember 2013, Bogor) menghasilkan rekomendasi: DSN-MUI diminta aktif sosialisasikan fatwa baru, terbitkan pedoman implementasi, serta fatwa prioritas 2014 (sindikasi syariah, hedging, KPR inden, NCD, DOC); lanjutkan sertifikasi DPS semua sektor dan Ijtima’ tahunan. DPS wajib junjung kode etik, tingkatkan kompetensi, serta dukung interkoneksi industri syariah. Regulator (BI, OJK, MA, Kemenag) diminta bentuk komite syariah, kerjasama sertifikasi hakim, dan akselerasi DAU syariah. Perbankan syariah wajib fasilitasi peningkatan kapasitas DPS dan SDM syariah melalui SBS DSN-MUI Level I-V.
Situs ini berisi tulisan dan informasi yang berasal dari sumber internal DSN sebagai lembaga, pengurus DSN-MUI, maupun sumber eksternal di luar DSN-MUI. Setiap pandangan atau opini penulis, baik dari pengurus DSN MUI atau pihak eksternal adalah pendapat dan ekspresi pribadi penulisnya. DSN-MUI sebagai lembaga tidak bertanggungjawab atas pandangan dan opini tersebut kecuali dinyatakan sebagai pendapat DSN-MUI sebagai lembaga.