Keputusan

Salinan Fatwa (PDF) [ x ]

KEPUTUSAN
DEWAN SYARI’AH NASIONAL
Nomor 01/DSN-MUI/X/2013
Tentang
Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqishah dalam Produk Pembiayaan

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), setelah

Menimbang :
  1. bahwa fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah dipahami secara beragam oleh masyarakat, termasuk praktisi keuangan syariah dan otoritas, sehingga dapat menimbulkan ketidakseragaman implementasi dalam produk keuangan dan perbankan syariah;
  2. bahwa masyarakat memerlukan panduan yang pasti dan jelas untuk mengimplementasikan fatwa tersebut;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan keputusan tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqishah dalam produk pembiayaan.
Mengingat :
  1. Fatwa DSN-MUI No. 8/DSN-MUIIIV/2000 tentang Musyarakah;
  2. Fatwa DSN-MUI No.73/DSN-MUIlXI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah;
  3. Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUIlIV/2000 tentang Ijarah;
  4. Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUIIIII/2003 tentang Al-Ijarah Al Muntahiyah bi At-Tamlik;
  5. Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUIIXll/2012 tentang Janji (Wa'd) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah.
Memperhatikan :
  1. Hasil Rapat Pembahasan Working Group Perbankan Syariah (WGPS) di Bandung tanggal 07-09 Februari 2013;
  2. Hasil Rapat DSN-MUI bersama Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO) di Kantor DSN-MUI tanggal 05 Juni 2013;
  3. Hasil Rapat DSN-MUI bersama Bank Indonesia, ASBISINDO, dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) di Gedung MUI tanggal 11 Juni 2013;
  4. Hasil Rapat Pembahasan Lanjutan WGPS bersama ASBISINDO di Anyer Banten tanggal 20-22 Juni 2013;
  5. Hasil diskusi pendalaman dan pengkajian lebih lanjut WGPS bersama ASBISINDO di Kantor DSN-MUI tanggal 30 Agustus 2013;
  6. Hasil Pembahasan Final WGPS di Bandung tanggal 27-29 September 2013;
  7. Hasil Pembahasan WGPS terkait pendalarnan permasalahan indent dalam Musyarakah Mutanaqishah di Belitung 31 Oktober-2 November 2013, terutama terkait aspek dharar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN IMPLEMENTASI Musyarakah MutanaqishahDALAM PRODUK PEMBIAYAAN
  1. Definisi Produk
    Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah adalah produk pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah, yaitu syirkatul 'inan, yang porsi (hishshah) modal salah satu syarik (Bank Syariah/LKS) berkurang disebabkan pengalihan komersial secara bertahap (naqlul hishshah bil 'iwadh mutanaqishah) kepada syarik yang lain (nasabah).
  2. Karakteristik Musyarakah Mutanaqishah
    Semua rukun dan ketentuan yang ada dalam akad musyarakah, sebagaimana fatwa DSN-MUl No. 8IDSN-MUIIIV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah berlaku juga pada Musyarakah Mutanaqishah. Sedangkan ciri-ciri khusus Musyarakah Mutanaqishahadalah sebagai berikut:
    1. Modal usaha dari para pihak (Bank SyariahILembaga Keuangan Syariah [LKS]) dan nasabah) harus dinyatakan dalam bentuk hishshah . Terhadap modal usaha tersebut dilakukan tajzi'atul hishshah , yaitu modal usaha dicatat sebagai hishshah (portion) yang terbagi menjadi unit-unit hishshah .
      Misalnya modal usaha syirkah dari bank sebesar 80 juta rupiah dan dari nasabah sebesar 20 juta rupiah (modal usaha syirkah adalah 100 juta rupiah). Apabila setiap unit hishshah disepakati bernilai 1 juta rupiah; maka modal usaha syirkah adalah 100 unit hishshah .
    2. Modal usaha yang telah dinyatakan dalam hishshah tersebut tidak boleh berkurang selama akad berlaku secara efektif.
      Sesuai dengan contoh pada huruf a, maka modal usaha syirkah dari awal sampai akhir adalah 100 juta rupiah (l00 unit hishshah).
    3. Adanya wa'd (janji).
      Bank Syariah/LKS berjanji untuk mengalihkan seluruh hishshahnya secara komersial kepada nasabah dengan bertahap;
    4. Adanya pengalihan unit hishshah .
      Setiap penyetoran uang oleh nasabah kepada Bank Syariah/LKS, maka nilai yang jumlahnya sama dengan nilai unit hishshah , secara syariah dinyatakan sebagai pengalihan unit hishshah Bank Syariah/LKS secara komersial (naqlul hishshah bil 'iwadh), sedangkan nilai yang jumlahnya lebih dari nilai unit hishshah tersebut, dinyatakan sebagai bagi hasil yang menjadi hak Bank Syariah/LKS.
  3. Tujuan Produk
    Menyediakan fasilitas pembiayaan kepada nasabah baik perorangan maupun perusahaan dalam rangka memperoleh dan/atau menambah modal usaha dan/atau aset (barang) berdasarkan sistem bagi hasil. Modal usaha yang dimaksud adalah modal usaha secara umum yang sesuai syariah. Aset (barang) yang dimaksud antara lain, namun tidak terbatas pada:
    1. Properti (baru/bekas),
    2. Kendaraan bermotor (baru/bekas),
    3. Barang lainnya yang sesuai syariah (baru/bekas).
  4. Obyek Pembiayaan
    Obyek pembiayaan adalah kegiatan usaha komersial yang dijalankan dalam berbagai bentuk usaha yang sesuai dengan syariah, antara lain: prinsip jual beli, bagi hasil, dan sewa menyewa.
  5. Prinsip dan Ketentuan
    Prinsip yang digunakan dalam produk ini adalah akad Musyarakah Mutanaqishah. Syirkah dalam akad Musyarakah Mutanaqishah adalah syirkah al-'inan. Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan Musyarakah Mutanaqishahberlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:
    1. Berlaku ketentuan hukum/prinsip syariah sebagaimana yang diatur dalam fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/lV /2000 tentang Pembiayaan Musyarakah;
    2. Karakteristik sebagaimana angka 2 harus dituangkan secara jelas dalam akad;
    3. Setelah seluruh proses pengalihan selesai, seluruh porsi modal (hishshah) Bank Syariah/LKS beralih kepada nasabah;
    4. Pendapatan Musyarakah Mutanaqishahberupa bagi hasil dapat berasal dari:
      1. Margin apabila kegiatan usahanya berdasarkan prinsip jual beli;
      2. Bagi hasil apabila kegiatan usahanya berdasarkan musyarakah atau mudharabah;
      3. Ujrah apabila kegiatan usahanya berdasarkan prinsip ijarah.
    5. Nisbah keuntungan (bagi hasil) ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak dan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan modal;
    6. Proyeksi keuntungan dalam pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah dapat didasarkan pada pendapatan masa depan (future income) dari kegiatan Musyarakah Mutanaqishah, pendapatan proyeksi (projected income) yang didasarkan kepada pendapatan historis (historical income) dari kegiatan Musyarakah Mutanaqishah atau dasar lainnya yang disepakati. Para pihak dapat menyepakati nisbah keuntungan tanpa menggunakan proyeksi keuntungan;
    7. Dalam hal kegiatan usaha Musyarakah Mutanaqishah menggunakan prinsip sewa menyewa (ijarah), maka obyek yang dibiayai dengan akad Musyarakah Mutanaqishah dapat diambil manfaatnya oleh nasabah selaku pengguna atau pihak lain dengan membayar ujrah yang disepakati. Apabila nasabah menggunakan obyek Musyarakah Mutanaqishah, maka nasabah adalah pihak yang mengambil manfaat dari obyek tersebut (intifa' bil ma'jur) dan karenanya harus membayar ujrah;
    8. Dalam hal kegiatan usaha Musyarakah Mutanaqishah menggunakan prinsip sewa menyewa (ijarah) dan obyek ijarah yang dibiayai dalam proses pembuatan pada saat akad (indent), maka seluruh rincian kriteria, spesifikasi, dan waktu ketersediaan obyek harus disepakati dan dinyatakan secara jelas, baik kualitas maupun kuantitasnya (ma'luman mawshufan mundhabithan munafiyan lil jahalah) dalam akad sehingga tidak menimbulkan ketidak-pastian (gharar) dan perselisihan (niza');
    9. Dalam hal kegiatan usaha Musyarakah Mutanaqishah menggunakan prinsip sewa menyewa (ijarah), obyek pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah boleh diatas namakan nasabah secara langsung atas persetujuan Bank Syariah/LKS;
    10. Nasabah boleh melakukan pengalihan hishshah bank syariah/LKS sesuai dengan jangka waktu yang disepakati atau dengan jangka waktu dipercepat atas persetujuan Bank Syariah/LKS.
  6. Ketentuan Khusus Indent
    Khusus untuk kegiatan usaha Musyarakah Mutanaqishah yang menggunakan prinsip sewa menyewa (ijarah) di mana obyek yang dibiayai masih dalam proses pembuatan (indent) berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. Obyek Musyarakah Mutanaqishah.
      Yang dimaksud dengan ketersediaan obyek harus disepakati dan dituangkan secara jelas, baik kuantitas maupun kualitas (ma'luman mawshufan mundhabithan munafiyan lil jahalah) sebagaimana angka 5 huruf h adalah:
      1. Jangka waktu penyerahan obyek pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah harus ditentukan secarajelas.
      2. Kuantitas dan kualitas ditetapkan dan disepakati secara jelas.
      3. Ketersediaan obyek diketahui dengan jelas, paling tidak:
        • Sebagian besar obyek Musyarakah Mutanaqishah dalam bentuk bangunan/fisik sudah ada pada saat akad dilakukan, tetapi penyerahan keseluruhan obyek Musyarakah Mutanaqishah dilakukan pada masa yang akan datang sesuai kesepakatan.
        • Kepastian keberadaan obyek Musyarakah Mutanaqishah harus sudah jelas dan telah menjadi milik developer/suplier serta bebas sengketa.
    2. Pengakuan Pendapatan Musyarakah Mutanaqishah.
      Dalam hal sumber pendapatan Musyarakah Mutanaqishah berasal dari ujrah sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf d butir iii yang obyek Musyarakah Mutanaqishah belum tersedia seluruhnya, maka Bank Syariah/LKS dapat mengakui pendapatan apabila tanah dan infrastruktur telah tersedia, sebagian besar bangunan sudah ada pada saat akad dan bebas sengketa.
  7. Ketentuan Lain
    1. Denda dan Ganti Rugi
      1. Bank Syariah/LKS diperkenankan untuk mengenakan sanksi kepada nasabah mampu yang rnenunda-nunda pembayaran angsuran. Sanksi dapat berupa:
        1. Denda keterlam batan (ta'zir), yang akan diakui sebagai dana kebaj ikan.
        2. Ganti kerugian (ta 'widh), yang terdiri atas biaya penagihan dan biaya eksekusi barang.
      2. Biaya denda keterlambatan dan ganti kerugian yang berupa biaya penagihan akan dikenakan sejumlah dana atau persentase yang dihitung berdasarkan biaya historis nyata (real historical cost) dengan mengacu kepada substansi fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/III/2004 tentang Ganti Rugi (ta'widh).
    2. Pelunasan Dipercepat
      1. Dalam hal terjadi percepatan pengalihan hishshah , maka yang menjadi kewajiban nasabah adalah sisa total kewajiban Musyarakah Mutanaqishahyang meliputi:
        1. Sisa hishshah Bank Syariah/LKS (outstanding pokok) yang belum diambil-alih oleh nasabah.
        2. Sisa pendapatan yang belum diselesaikan oleh nasabah sebagaimana diperjanjikan dalam akad.
      2. Bank Syariah/LKS boleh melakukan discount (tanazulul haqq) dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dalam huruf c, butir ii.
    3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
      1. Pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan oleh para pihak melalui musyawarah mufakat dengan cara penjadwalan kembali (rescheduling), penambahan syarat baru (reconditioning), maupun penggunaan struktur baru (restructuring).
      2. Bank Syariah/LKS dapat melakukan penyelesaian (settlement) Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishahbagi nasabah yang tidak menyelesaikan atau melunasi pernbiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:
        1. Aset Musyarakah Mutanaqishah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah rnelalui Bank Syariah/LKS dengan harga yang disepakati;
        2. Nasabah melunasi sisa kewajibannya kepada Bank Syariah/LKS dari hasil penjualan;
        3. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang, rnaka Bank Syariah/LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah;
        4. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah;
        5. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka Bank Syariah/LKS dapat membebaskannya berdasarkan kebijakan Bank Syariah/LKS.
    4. Keputusan DSN-MUI ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Fatwa DSN No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah dan berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan jika di kemudian hari terdapat kesalahan dalam pedoman ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 30 Dzulhijjah 1434 H
04 November 2013 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua
K.H. MA Sahal Mahfudh
Sekretaris
Drs. H. M Ichwan Sam

Kutipan Harian

Penyangkalan

Seluruh data di situs ini adalah milik DSN MUI, kecuali dinyatakan sebaliknya dengan cara menyebutkan sumbernya. Anda diizinkan mengutip isi situs ini dengan tetap menyertakan sumbernya (dari situs kami) untuk menjaga tradisi dan tanggungjawab keilmuan.

free site statistics

Peta Kantor

Lihat kantor Dewan Syariah Nasional dalam peta besar.