Ta'limat

Salinan Ta'limat (PDF) [ x ]

Ta'limat DSN-MUI tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Penjaminan LKS

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Jakarta, 05 Rajab 1434 H
15 Mei 2013 M

Nomor : U-165/DSN-MUI/V/2013
Lampiran : -
Hal : Ta'limat DSN-MUI tentang Penerapan Prinsip Syariah
dalam Penjaminan LKS

Kepada Yth.
Pimpinan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
di Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, teriring doa semoga Saudara dalam keadaan sehat wal afiat dan mendapat lindungan dari Allah SWT dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Sehubungan dengan banyaknya informasi yang diterima Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang adanya sejumlah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang pembiayaannya masih dijamin/diasuransikan pada perusahaan penjamirr/asuransi konvensional, dan upaya DSN-MUI untuk menjaga penerapan fatwa-fatwa, maka DSN-MUI menetapkan bahwa:

  1. LKS dalam melakukan penjaminan/perasuransian atas pembiayaan yang diberikan harus memastikan bahwa akad yang digunakan tersebut berbasis syariah dan tidak boleh berbasis ribawi.
  2. LKS harus memiliki mekanisme kontrol yang baik untuk menjamin ketaatan atas aspek syariah dalam melaksanakan butir 1 (satu) di atas.
  3. Dewan Pengawas Syariah pada masing-masing Bank Syariah agar mengawasi pelaksanaan ta'limat ini.

Demikian ta'limat ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh


DEWAN SYARI'AH NASIONAL MUI
BADAN PELAKSANA HARIAN

Ketua
DR. KH. Ma'ruf Amin
Sekretaris
Drs. H. M Ichwan Sam

Tembusan Kepada Yth.

  1. Kepala Departeman Perbankan Syariah Bank Indonesia
  2. Ketua Otoritas Iasa Keuangan (OJK)

Kutipan Harian

Penyangkalan

Seluruh data di situs ini adalah milik DSN MUI, kecuali dinyatakan sebaliknya dengan cara menyebutkan sumbernya. Anda diizinkan mengutip isi situs ini dengan tetap menyertakan sumbernya (dari situs kami) untuk menjaga tradisi dan tanggungjawab keilmuan.

free site statistics

Peta Kantor

Lihat kantor Dewan Syariah Nasional dalam peta besar.