Kunjungan silaturahmi civitas academica Mohammed V University (Morocco). 04 September 2014.

Kunjungan ramah tamah pengurus Securities Commission (Suruhanjaya Sekuriti) Malaysia di Gedung Majelis Ulama Indonesia Jakarta, Rabu, 16 April 2014.

Dr. Firdaus Djaelani, M.A., Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank, OJK dan Dr. Anggito Abimanyu, Dirjen Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) dalam acara Ijtima' Sanawi IX.

Para peserta Ijtima' Sanawi DPS Perbankan IX Tahun 2013, 09 - 12 Desember 2013 M / 06 – 09 Safar 1435 H di Hotel Grand Ussu, Cisarua, Bogor.

Ketua BPH DSN MUI K.H. Ma'ruf Amin memberikan sambutannya dalam acara Ijtima' Sanawi DPS Perbankan IX Tahun 2013, 09 - 12 Desember 2013 M/06 – 09 Safar 1435 H di Bogor.

Beranda


Senin, 28 November 2016 | Info

Daftar Perusahaan Online Trading yang telah mendapatkan sertifikat kesesuaian syariah dari DSN-MUI.

Selasa, 22 November 2016 | Info

Sehubungan dengan semakin banyak pertanyaan mengenai kebenaran status kesesuaian syariah produk PT Cakrabuana Sukses Indonesia (CSI) berdasarkan klaim pihak pemasarannya mengenai perolehan sertifikat DSN-MUI, maka DSN-MUI mengeluarkan Surat Pernyataan terkait. Surat Pernyataan ini menyatakan ketidak-benaran klaim tersebut dan diharapkan dapat menjadi rujukan seluruh pihak, sehingga masalah...

Selasa, 15 November 2016 | Info

Tidak seperti biasanya, Ijtima' Sanawi Dewan Pengawas Syariah (DPS) se-Indonesia tahun ini didahului dengan Acara Praijtima' Sanawi. Pemisahan waktu ini bertujuan meningaktkan efektifitas pertemuan tahunan seluruh anggota DPS. Dengan pemisahan ini, diharapkan tersedia waktu yang cukup  untuk membahas segala hal yang terkait dengan pengawasan syariah di Lembaga Keuangan Syairha (LKS) dan,...

Senin, 17 Oktober 2016 | Info

Informasi berikut berisi mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan, baik lembaga keuangan maupun lembaga bisnis lain untuk memperoleh sertifikasi kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

Kamis, 28 Juli 2016 | Info
Banyaknya pertanyaan yang masuk ke Sekretariat DSN-MUI dan pengakuan beberapa perusahaan Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) atau Multi Level Marketing (MLM) yang mengaku telah mendapatkan sertifikasi dari DSN-MUI, maka DSN-MUI memandang perlu mengekspos perusahaan PLBS yang sudah mendapatkan sertifikasi kelayakan syariah dari DSN-MUI.
Kamis, 14 November 2013 | Info

Setelah memperhatikan paparan dari pihak Bank Indonesia, Mahkamah Agung, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Agama, Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO) dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), serta hasil diskusi peserta yang berkembang selama acara Ijtima’ Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah Perbankan IX Tahun 2013 yang berlangsung pada tanggal 09 - 12 Desember...

Pada tanggal 29-30 Juli 1997, MUI Pusat menyelenggarakan Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syari’ah di Jakarta. Salah satu rekomendasi hasil lokakarya ini adalah urgensi pembentukan sebuah lembaga yang menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah (LKS).

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan rapat Tim Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada 14 Oktober 1997.

Dua tahun kemudian, Dewan Pimpinan MUI menerbitkan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 bertanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syari’ah Nasional MUI.

Tanggal 15 Februari 1999 bertempat di Hotel Indonesia, Jakarta untuk pertama kalinya para pengurus DSN MUI saling bertatap-muka.

Rapat pleno pertama para pengurus DSN MUI diadakan pada tanggal 1 April 2000 di Jakarta dengan mengesahkan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI.

Selengkapnya tentang Susunan Pengurus DSN MUI ...

Kutipan Harian

Penyangkalan

Seluruh data di situs ini adalah milik DSN MUI, kecuali dinyatakan sebaliknya dengan cara menyebutkan sumbernya. Anda diizinkan mengutip isi situs ini dengan tetap menyertakan sumbernya (dari situs kami) untuk menjaga tradisi dan tanggungjawab keilmuan.

free site statistics

Peta Kantor

Lihat kantor Dewan Syariah Nasional dalam peta besar.